AIGEO / HALAMAN
Dossier Isu Strategis
Telusuri perkembangan kontrol cip AI dan pilihan cloud di Indonesia.
Ditinjau 20 November 2026. Pilih dossier untuk membaca kronologi dan memeriksa dokumen asal.
Kontrol ekspor cip AI AS dan akses komputasi jarak jauh · Kedaulatan cloud Indonesia
Liputan AIGEO.ID · Lisensi ekspor chip AI ke Indonesia
Kontrol ekspor cip AI AS dan akses komputasi jarak jauh
BIS menggeser sebagian fokus dari pengiriman fisik cip ke penggunaan komputasi jarak jauh. Untuk operator Indonesia, titik periksa utama mencakup kategori perangkat, pihak tujuan, akses pelanggan, dan persyaratan pelaporan.
- Oktober 2022
BIS memperkenalkan kontrol atas kelompok cip komputasi canggih dan penggunaan superkomputer yang terkait Tiongkok.
- Januari 2025
Framework for Artificial Intelligence Diffusion diterbitkan, dengan ketentuan untuk cip dan bobot model tertentu.
- Mei 2025
Departemen Perdagangan AS mengumumkan pencabutan kerangka tersebut.
- 19 November 2026
Aturan final sementara BIS mulai berlaku. Indonesia termasuk lima tujuan dengan persyaratan lisensi baru untuk kategori semikonduktor tertentu. Aturan juga mengatur akses komputasi jarak jauh berbasis penggunaan akhir dan memformalkan pencabutan kerangka sebelumnya.
- 19 Januari 2027
Tenggat komentar untuk perubahan dalam aturan final sementara.
Aktor BIS, produsen cip, operator pusat data, dan pelanggan komputasi.
Pertanyaan terbuka Bagaimana operator cloud mengubah verifikasi pelanggan dan kontraknya? Perubahan mana yang sudah tercatat dalam pengumuman resmi perusahaan?
Kedaulatan cloud Indonesia
Region lokal memperluas pilihan pemrosesan. Untuk menilai kendali data, pembaca perlu memeriksa lokasi inferensi, log, cadangan, akses admin, dan portabilitas layanan.
- 2020
Google Cloud meluncurkan region Jakarta.
- Desember 2021
AWS membuka region Asia Pacific (Jakarta).
- Mei 2025
Microsoft membuka region Indonesia Central.
Aktor Operator cloud, pelanggan pemerintah dan swasta, regulator, serta penyedia layanan AI.
Pertanyaan terbuka Model dan konfigurasi apa yang menjamin pemrosesan dalam negeri? Dokumen mana yang mencakup pencatatan dan pemulihan bencana?

