Dalam artikel ini
- Dua lapisan kontrol yang berjalan bersamaan
- Lapisan pertama: akses jarak jauh ke pusat data
- Lapisan kedua: lisensi untuk lima negara
- Mengapa Indonesia masuk daftar
- Apa artinya bagi pusat data dan pelaku AI di Indonesia
- Istilah “super intelligence” dalam teks resmi
- Yang belum diketahui
- Sumber dan batas liputan
Departemen Perdagangan Amerika Serikat, melalui Biro Industri dan Keamanan (BIS), mengumumkan pada 16 November 2026 kewajiban lisensi untuk ekspor chip kecerdasan buatan (AI) tertentu dan perangkat komputasi canggih yang tercakup ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Aturan yang sama membatasi pengiriman perangkat untuk pusat data yang menyediakan daya komputasi jarak jauh dalam skala tertentu kepada atau untuk perusahaan terkait Tiongkok, negara lain dalam kelompok D:5, atau Makau.
Naskah resmi Federal Register untuk prapublikasi menjadwalkan penerbitan pada 19 November 2026, waktu AS. Naskah menetapkan tanggal publikasi sebagai tanggal mulai berlaku.
Dua lapisan kontrol yang berjalan bersamaan
Dokumen berjudul Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors ini berbentuk interim final rule (IFR), yakni aturan yang berlaku lebih dulu sambil menerima masukan publik selama 60 hari. Siaran pers BIS menyatakan aturan ini disusun atas arahan Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional AS. Ringkasan komponen utamanya tercantum di bawah ini.
| Komponen | Isi aturan | Pihak yang terdampak |
|---|---|---|
| Akses jarak jauh | Lisensi untuk transaksi perangkat tercakup bagi pusat data yang menyediakan akses lebih dari 12 juta TPP agregat kepada atau untuk perusahaan yang berkantor pusat atau berinduk utama di Makau atau negara D:5 | Operator pusat data di mana pun dan eksportir chip |
| Lima negara | Lisensi untuk ekspor, reekspor, dan transfer di dalam negara ke atau di dalam Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil | Eksportir dan penerima di kelima negara |
| Pengecualian | Penerima yang berkantor pusat di AS, atau induknya berkantor pusat di AS, dengan laporan bulanan kepada BIS | Perusahaan AS dan anak usahanya |
| Pusat data yang sudah berjalan | Wajib memperoleh lisensi dalam 90 hari sejak aturan berlaku jika ingin melanjutkan layanan yang tercakup | Operator yang sudah menyediakan akses yang tercakup bagi pelanggan terkait D:5 atau Makau |
| AI Diffusion Rule | Dicabut secara resmi, termasuk lisensi pengecualian dan kontrol bobot model | Aturan era Biden yang menurut IFR tidak pernah ditegakkan |
Lapisan pertama: akses jarak jauh ke pusat data
Lapisan ini menargetkan jalur yang selama ini sulit dijangkau aturan ekspor, yaitu penyewaan komputasi. Pasal 744.24 mewajibkan lisensi jika pihak yang mengekspor, mengekspor kembali, atau mentransfer perangkat tercakup mengetahui bahwa perangkat itu ditujukan bagi pusat data yang menyediakan akses lebih dari 12 juta aggregate TPP kepada atau untuk perusahaan yang berkantor pusat di Makau atau negara D:5, termasuk bila kantor pusat induk utama perusahaan berada di salah satu wilayah tersebut. TPP (total processing performance) adalah ukuran kinerja pemrosesan chip. Aggregate TPP menjumlahkan kapasitas beberapa chip atau pusat data, termasuk yang terhubung secara digital dan tidak hanya secara fisik.
Pusat data yang sudah melayani pelanggan semacam itu sebelum aturan terbit memiliki waktu 90 hari untuk memperoleh lisensi, atau menghadapi pembatasan di kemudian hari. Operator juga diharapkan melakukan uji tuntas terhadap pelanggannya untuk mengetahui kepemilikan dan kendali, langsung maupun tidak langsung, oleh pihak di negara D:5 atau Makau. Jika pusat data tidak mampu memberikan informasi yang cukup, IFR menganggap hal itu sebagai tanda bahaya yang memberi eksportir “pengetahuan” tentang kemungkinan penyalahgunaan, kecuali tanda bahaya tersebut diselesaikan lebih dulu.
Aturan akses jarak jauh mengecualikan komputasi yang digunakan khusus untuk layanan rekomendasi komersial, seperti sistem yang dipakai toko daring atau media sosial untuk menyaring dan menyarankan produk, layanan, atau konten. Pengecualian itu tidak berlaku bagi sistem yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, atau perangkat lunak baru.
Lapisan kedua: lisensi untuk lima negara
Pasal 742.6 menambahkan syarat lisensi untuk ekspor dan reekspor ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil, serta transfer di dalam kelima negara tersebut. Perangkat yang dicakup antara lain sirkuit terpadu berkode 3A090 dan perangkat berkode 4A090, serta barang tertentu dalam klasifikasi terkait. Kode ECCN adalah kategori yang dipakai AS untuk menentukan kontrol ekspor atas suatu barang. BIS menyebut kelima negara ini memiliki risiko pengalihan yang lebih tinggi dari biasanya. Permohonan akan ditinjau kasus per kasus dengan mempertimbangkan seberapa efektif rezim pengendalian ekspor di negara tujuan dan seberapa baik negara itu berkoordinasi dengan BIS dalam penegakan aturan.
Ketentuan lisensi berdasarkan tujuan ini mengecualikan transaksi jika penerima akhir atau pengguna akhir berkantor pusat di AS, atau induk utamanya berkantor pusat di AS, dan pihak yang mengekspor, mengekspor kembali, atau mentransfer barang memenuhi pelaporan kepada BIS. Laporan tersebut memuat identitas para pihak dan induk perusahaannya, produk beserta klasifikasi ECCN dan jumlahnya, serta tanggal transaksi. Kontrol penggunaan akhir dan kewajiban lain dalam aturan ekspor AS tetap perlu diperiksa secara terpisah.
Pemerintah AS juga menyatakan akan memantau negara yang membiarkan penghindaran aturan. Konsekuensi yang disebut meliputi pembatasan impor, lisensi tambahan untuk ekspor chip, penurunan status dalam rezim kontrol ekspor AS, dan penambahan ke Entity List. Menteri Perdagangan dapat menetapkan negara lain masuk daftar ini.
Mengapa Indonesia masuk daftar
Teks IFR tidak menyebut perusahaan atau pusat data tertentu di Indonesia. Alasan yang dinyatakan adalah kekhawatiran bahwa chip canggih yang dikirim ke kelima negara itu dapat dialihkan ke pihak yang tidak berwenang. Pada 16 November, Departemen Perdagangan dan Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi penyelidikan pidana terhadap Megaspeed, perusahaan cloud berbasis di Singapura, terkait dugaan pelanggaran aturan kontrol ekspor semikonduktor. Baca liputan AIGEO tentang kasus Megaspeed di Indonesia untuk memahami konteks penyelidikannya. BIS menjelaskan alasan penetapan kelima negara secara umum dalam bagian pembuka aturan.
Apa artinya bagi pusat data dan pelaku AI di Indonesia
Dampak pertama bagi proyek di Indonesia berpotensi muncul pada jadwal pengadaan. Saat pusat data memesan akselerator dari pemasok AS atau distributor negara ketiga, tim pengadaan perlu meminta klasifikasi barang, memastikan siapa penerima atau pengguna akhir, dan mengonfirmasi siapa yang mengurus lisensi atau pelaporan sebelum menetapkan jadwal pemasangan. Persyaratan ini berlaku pada transaksi yang tercakup dalam aturan ekspor AS.
Bagi operator pusat data di Indonesia, pertanyaan utamanya bukan hanya chip itu buatan mana atau berada di mana, melainkan siapa yang menyewa daya komputasinya. Pelanggan yang memiliki kendali langsung maupun tidak langsung dari pihak D:5 atau Makau perlu dipetakan sejak awal, dan dokumentasi uji tuntas sebaiknya tersedia sebelum ada permintaan dari otoritas.
Karena lisensi dinilai berdasarkan efektivitas penegakan di negara tujuan, kualitas tata kelola ekspor Indonesia ikut menjadi pertimbangan. Hal ini memperkuat argumen untuk pemeriksaan pelanggan yang lebih rapi, koordinasi dengan otoritas, dan kejelasan prosedur bagi investor yang membangun pusat data di dalam negeri.
Istilah “super intelligence” dalam teks resmi
Catatan kaki IFR menyatakan bahwa istilah Super Intelligence dan singkatan SI digunakan sebagai pengganti artificial intelligence atau AI, sesuai Perintah Eksekutif 14434 yang berjudul Inaugurating the Era of Super Intelligence. Pembaca yang mencari teks resmi dengan kata kunci “AI” mungkin tidak menemukan hasilnya. Cari istilah “SI” atau “super intelligence” untuk menelusuri ketentuan yang sama.
Yang belum diketahui
Sumber yang kami periksa belum memuat tanggapan resmi pemerintah Indonesia atas aturan ini. Masa komentar 60 hari berarti rumusan masih bisa berubah, dan daftar lima negara dapat bertambah jika Menteri Perdagangan menetapkan negara lain. Pemberitaan juga belum merinci seberapa cepat BIS akan memproses permohonan lisensi. Dokumen yang akan diterbitkan pada 19 November adalah aturan final sementara. BIS menerima komentar selama 60 hari sejak publikasi, dan dapat menyesuaikan aturan setelah meninjaunya.
Untuk konteks yang lebih luas, baca pembahasan AIGEO tentang Batam dalam perebutan infrastruktur komputasi AI.
Sumber dan batas liputan
- Siaran pers BIS, 16 November 2026.
- Interim final rule Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors, dokumen Federal Register 2026-23529, dijadwalkan terbit 19 November 2026 (naskah resmi prapublikasi (PDF)).
- ANTARA, “AS batasi akses pusat data di luar negeri yang gunakan cip AI”, 17 November 2026 (antaranews.com).
- ANTARA, “AS gelar penyelidikan Megaspeed soal ekspor cip NVIDIA”, 17 November 2026 (antaranews.com).
Reuters meliput aturan ini dalam konteks hubungan dagang AS–Tiongkok. Penjelasan pasal, cakupan perangkat, dan tanggal mulai berlaku dalam artikel ini mengacu pada dokumen BIS.
Disimpan hanya di browser perangkat ini.






Komentar & Diskusi