Dalam artikel ini
Meta, TikTok dan Google menjadi sorotan dalam perdebatan revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, terutama menyangkut pembayaran atas pemanfaatan berita dan aturan kecerdasan buatan. Reuters pada 11 November 2026 melaporkan keberatan sejumlah platform terhadap rancangan perubahan tersebut. Namun, rancangan undang-undang belum dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.
Perdebatan ini menentukan bagaimana nilai ekonomi konten dibagi antara kreator, perusahaan media, platform digital dan pengembang AI. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah platform harus membayar, tetapi penggunaan apa yang memerlukan izin, siapa menerima kompensasi, dan bagaimana hak publik untuk memperoleh informasi tetap terjaga.
Apa perkembangan terakhir?
Menurut laporan Reuters, 11 November 2026, Meta dan TikTok bergabung dengan Google menyuarakan penolakan atas unsur revisi hukum yang dapat mewajibkan pembayaran kepada penerbit ketika platform menampilkan konten berita, sekaligus mengatur penggunaan karya dalam AI. Laporan tersebut menggambarkan posisi perusahaan dalam perdebatan legislasi; bukan putusan hukum ataupun kepastian bahwa seluruh pasal akan disahkan.
DPR sebelumnya menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk menjawab transformasi distribusi digital dan AI. Laporan resmi DPR pada 30 Maret 2026 menekankan perlindungan hak moral serta hak ekonomi pencipta. Dalam pembahasan 6 Oktober 2026, legislator juga mengaitkan perlindungan karya dengan keberlanjutan ekonomi kreatif.
Tiga persoalan yang harus dipisahkan
Pertama, hak penerbit atas penggunaan konten berita di layanan platform. Menampilkan tautan, cuplikan singkat, ringkasan substansial, dan menyalin seluruh artikel memiliki implikasi hukum serta ekonomi yang tidak identik. Desain kompensasi perlu menjelaskan ruang lingkup penggunaan dan mekanisme perundingan yang adil.
Kedua, penggunaan karya berhak cipta untuk melatih AI. Pengambilan data untuk pelatihan berbeda dari keluaran yang meniru ekspresi karya tertentu. Peraturan yang baik harus mendefinisikan hak, pengecualian, pembuktian, dan mekanisme keberatan, tanpa mengasumsikan setiap pemanfaatan data otomatis melanggar hukum.
Ketiga, perlindungan kreator dari peniruan suara, wajah atau gaya yang dapat menyesatkan. DPR pada Desember 2025 menyoroti tantangan penelusuran dan penegakan hak terkait konten sintetis. Sebagian persoalan tersebut juga bersinggungan dengan perlindungan data dan hak kepribadian, sehingga tidak semua dapat diselesaikan hanya lewat pasal hak cipta.
Mengapa ini penting bagi AIGEO.ID dan penerbit Indonesia?
Media digital membutuhkan insentif untuk membiayai peliputan asli, tetapi juga memerlukan distribusi dan penemuan pembaca melalui mesin pencari. Peraturan yang tidak presisi dapat meningkatkan posisi tawar penerbit besar sementara media kecil kesulitan bernegosiasi. Sebaliknya, tanpa mekanisme transparan, nilai ekonomi karya jurnalistik dapat berpindah tanpa pembagian yang memadai.
Bagi pengelola media, langkah praktis meliputi dokumentasi kepemilikan konten, lisensi foto dan data, kebijakan crawling, metadata penulis, serta pencatatan penggunaan kembali karya. Diskusi terkait telah dibahas AIGEO.ID dalam AI sebagai instrumen kekuasaan dan cara memeriksa gambar AI.
Agenda kebijakan yang perlu diuji
Pemerintah dan DPR perlu memublikasikan rumusan pasal yang jelas, menyediakan ruang partisipasi penerbit kecil, jurnalis, kreator, akademisi, konsumen dan pengembang AI, serta melakukan kajian dampak. Pengawasan lisensi perlu dapat diaudit dan tidak boleh menjadi penghalang yang tidak proporsional bagi riset maupun akses informasi.
Belum dapat dipastikan bentuk akhir kewajiban pembayaran atau ketentuan pelatihan AI. Karena itu klaim bahwa Google, Meta atau TikTok sudah diwajibkan membayar oleh revisi UU tersebut adalah prematur. Indonesia memerlukan kepastian hukum yang menyeimbangkan kreativitas, inovasi dan hak masyarakat.
Referensi utama
Reuters (11 November 2026); DPR (30 Maret 2026); DPR (6 Oktober 2026).
Komentar & Diskusi