Dalam artikel ini
Aturan perlindungan anak dan penggunaan AI di Indonesia
Indonesia telah menerapkan kerangka perlindungan anak di ruang digital melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Menurut pengumuman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada 6 Maret 2026, anak berusia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi, dengan penerapan bertahap mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini perlu dibedakan dari larangan menyeluruh atas seluruh teknologi AI bagi anak.
Pada 12 Maret 2026, tujuh kementerian juga menyepakati pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital serta kecerdasan artifisial untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Artinya, perlindungan anak dan literasi AI harus dijalankan bersama: akses sesuai usia, pengawasan, dan pembelajaran yang terarah.
Apa yang benar-benar diatur PP TUNAS?
Pernyataan resmi Komdigi 6 Maret 2026 menyebut YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live dan Roblox sebagai contoh platform yang termasuk dalam tahapan awal pelaksanaan kebijakan. Klasifikasi risiko platform serta ketentuan pelaksanaan perlu dilihat dalam aturan dan pembaruan resmi, bukan diasumsikan berlaku identik pada setiap aplikasi.
Larangan akun di platform berisiko tinggi untuk kelompok usia tertentu tidak sama dengan larangan anak belajar pemrograman, menggunakan perangkat sekolah, atau mempelajari prinsip AI di bawah pendampingan. Orang tua dan sekolah perlu membedakan kategori layanan, syarat usia, serta perlindungan data pribadi.
Pedoman AI pendidikan dari tujuh kementerian
Dalam pengumuman 12 Maret 2026, pemerintah menjelaskan pedoman bersama yang menjangkau pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Orientasinya adalah penggunaan teknologi yang memberi manfaat pembelajaran sekaligus melindungi peserta didik dari risiko ruang digital.
Sekolah perlu menetapkan kapan AI boleh dipakai sebagai tutor, kapan hasil kerja harus mandiri, bagaimana sumber diverifikasi, serta bagaimana guru menilai proses berpikir siswa. Kebijakan lokal sekolah harus mempertimbangkan usia, jenis tugas, akses internet, dan kesiapan pendidik, bukan hanya menyalin aturan penggunaan chatbot untuk orang dewasa.
Baca juga artikel AIGEO.ID tentang riset adopsi AI oleh guru Indonesia dan cara membuat prompt AI yang efektif.
Panduan untuk sekolah dan keluarga
Sekolah dapat membuat daftar alat yang disetujui, panduan usia, persyaratan persetujuan, dan prosedur melaporkan keluaran berbahaya. Guru sebaiknya meminta siswa menjelaskan langkah berpikir dan memeriksa ulang jawaban AI melalui buku pelajaran atau sumber tepercaya. Data sensitif anak, termasuk identitas, foto, kesehatan dan nilai pribadi, tidak boleh sembarangan dimasukkan ke layanan publik.
Di rumah, orang tua dapat mengajak anak mendiskusikan bahwa AI bisa keliru, bias, atau menghasilkan gambar dan suara sintetis yang tampak nyata. Perangkat dan akun sebaiknya mengikuti batas usia resmi serta pengaturan privasi yang tersedia. Ketika anak menerima pesan manipulatif atau konten berbahaya, orang dewasa perlu membantu memverifikasi dan melaporkannya melalui kanal yang sesuai.
Pembelajaran AI yang sehat bukan sekadar mengajari anak menulis prompt. Literasi mencakup memahami keterbatasan teknologi, hak atas data, hak cipta, kemampuan memeriksa fakta, serta tanggung jawab sosial dalam menggunakan hasil AI.
Hal yang masih harus dipantau
Pelaksanaan aturan platform dapat berubah melalui petunjuk teknis dan keputusan regulator. Karena itu, sekolah dan keluarga harus mengikuti pengumuman resmi Komdigi, bukan menyimpulkan seluruh layanan digital memiliki batas usia identik. Artikel ini tidak menafsirkan setiap aplikasi AI sebagai platform berisiko tinggi berdasarkan PP TUNAS tanpa klasifikasi resmi.
Prioritas kebijakan berikutnya adalah mengukur apakah pembatasan akun benar-benar mengurangi paparan risiko, apakah sekolah memiliki dukungan pembelajaran yang memadai, dan apakah anak dari keluarga kurang terhubung tetap memperoleh kesempatan literasi digital yang setara.
Apakah PP TUNAS melarang semua AI bagi anak?
Tidak demikian yang dinyatakan dalam pengumuman resmi. Kebijakan membahas akun anak pada platform digital berisiko tinggi; pendidikan AI memiliki pedoman tersendiri.
Apakah sekolah boleh memakai AI?
Pemanfaatan perlu mengikuti pedoman pendidikan, aturan usia, perlindungan data dan kebijakan sekolah yang sesuai.
Apa yang perlu dilakukan orang tua?
Periksa batas usia layanan, dampingi penggunaan, hindari pengiriman data sensitif anak, dan ajarkan verifikasi informasi.
Kesimpulan
Perlindungan anak dan pembelajaran AI bukan pilihan yang saling meniadakan. Sekolah dan keluarga perlu mematuhi aturan usia pada platform berisiko tinggi, sambil membangun kemampuan berpikir kritis dan literasi AI yang sesuai perkembangan anak.
Referensi primer
- Komdigi, Pernyataan Permen Nomor 9 Tahun 2026 dan PP TUNAS, 6 Maret 2026
- Komdigi, SKB Tujuh Menteri tentang AI di Pendidikan, 12 Maret 2026
Komentar & Diskusi