Dua kebijakan yang tampak bertabrakan
Kebijakan pertama: mengajarkan koding dan kecerdasan artifisial (KA). Mendikdasmen Abdul Mu’ti membenarkan bahwa naskah akademik mata pelajaran koding dan KA sudah resmi menjadi dasar keputusan. Pelajaran ini berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib, di sekolah yang siap. Durasinya 2 jam pelajaran per minggu untuk SD, SMP, dan kelas 10, serta 4 jam pelajaran untuk kelas 11–12. Materi KA untuk SD mencakup dampak AI dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan AI secara beretika, perbedaan teknologi AI dan non-AI, hingga konsep dasar input–proses–output. Pada Maret 2026, pemerintah menyampaikan bahwa 55 ribu guru telah dilatih dan 38% satuan pendidikan terlibat. Pada 9 Juli 2026 diluncurkan pelatihan mandiri pembelajaran mendalam, koding, dan KA untuk semua guru mata pelajaran. Mendikdasmen juga menyatakan arah jangka panjang agar koding dan KA menjadi pelajaran wajib.
Kebijakan kedua: membatasi AI instan. Pada 12 Maret 2026, tujuh menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan KA di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pedoman itu mengatur usia, jenis pemanfaatan, dan durasi. Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa siswa pendidikan dasar dan menengah tidak diperbolehkan memakai AI instan yang langsung menjawab pertanyaan, seperti bertanya kepada ChatGPT, sedangkan AI yang dirancang untuk kebutuhan pendidikan, misalnya simulasi robotik, tetap boleh. Alasannya mencakup kekhawatiran akan ketergantungan berpikir instan dan ancaman terhadap anak di ruang digital; prinsip “Tunggu Anak Siap” dari PP TUNAS dijadikan landasan. Penandatangannya adalah menteri-menteri bidang PMK, komunikasi dan digital, pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pembangunan keluarga, serta agama.
Sekilas keduanya bertabrakan: sekolah diminta mengajarkan AI, tetapi siswa dilarang memakainya. Lalu bagaimana?
Bukan paradoks: belajar tentang AI versus belajar dengan AI
Kedua kebijakan itu menjawab dua tujuan yang berbeda. Tujuan pertama adalah literasi: siswa memahami apa itu AI, apa batasnya, dan bagaimana memakainya secara beretika. Tujuan kedua adalah penguasaan bidang studi, seperti matematika, bahasa, dan sains, yang membutuhkan pergulatan mental. Kebijakan mengajarkan yang pertama sambil melindungi yang kedua dari jalan pintas. Pertanyaan yang tersisa bukan “boleh atau tidak”, melainkan “dalam desain seperti apa”.
Apa kata bukti
Salah satu studi lapangan yang paling sering dirujuk adalah penelitian Bastani dan rekan-rekan yang terbit di PNAS pada 2025. Hampir 1.000 siswa SMA di Turki mendapat latihan matematika dengan tiga kondisi. Kelompok yang memakai antarmuka ala ChatGPT (GPT Base) memperoleh nilai latihan 48% lebih baik, tetapi ketika AI dicabut dan mereka diuji sendiri, nilai mereka 17% lebih buruk daripada kelompok kontrol. Kelompok yang memakai tutor berpagar pengaman (GPT Tutor), yang memberi petunjuk dan bukan jawaban, memperoleh nilai latihan 127% lebih baik dan nilai ujian setara kelompok kontrol. Siswa pengguna AI juga cenderung terlalu optimistis menilai pembelajaran mereka.
Pelajarannya: yang menentukan adalah desain interaksi, bukan sekadar ada atau tidaknya AI. Kehati-hatian tetap perlu: ini satu studi, satu mata pelajaran, model GPT-4, di satu negara. Tetapi arahnya sejalan dengan logika pedoman tujuh menteri, yakni membedakan “AI instan” dari “AI yang dirancang untuk pendidikan”.
Tiga ujian implementasi
- Pemerataan. Dengan 38% satuan pendidikan terlibat dan mata pelajaran pilihan yang hanya berjalan di sekolah siap, risiko kesenjangan nyata: perangkat, listrik, internet, dan guru. Kenaikan harga perangkat akibat krisis memori, yang dibahas di channel AI Industry, menambah beban.
- Batas yang kabur. AI kini tertanam di mesin pencari, aplikasi pesan, dan penyunting dokumen. Membedakan AI instan dari alat biasa makin sulit, dan pedoman itu juga menjangkau ranah keluarga. Penegakannya akan bertumpu pada norma dan desain tugas, bukan razia.
- Penilaian. Bila tugas rumah tetap berupa esai generik, AI instan akan selalu menang. Asesmen perlu menilai proses berpikir, bukan hanya produk akhir.
Kerangka praktis
Untuk guru: pikir dulu, minta petunjuk, jelaskan ulang. Siswa menulis usaha sendiri lebih dulu; bila memakai tutor AI yang diizinkan, ia hanya boleh meminta petunjuk, bukan jawaban; lalu siswa menjelaskan ulang tanpa layar. Rancang tugas berbasis proses (draf bertahap, catatan berpikir), tanya jawab dua menit untuk menguji pemahaman, kerja langsung di kelas, dan portofolio.
| Jenjang | Contoh kegiatan |
|---|---|
| SD | Tanpa layar: permainan input–proses–output, kartu logika, membedakan mesin biasa dan mesin yang belajar |
| SMP | Proyek kecil klasifikasi dengan data sederhana, diskusi bias, latihan cek fakta |
| SMA | Python dasar, audit bias pada dataset, etika dan privasi, proyek lokal seperti bahasa daerah atau pertanian |
Untuk sekolah. Tetapkan kebijakan AI tertulis (apa yang boleh, kapan, dan bagaimana mengungkapkannya), lindungi data siswa, dan jadwalkan pelatihan guru berkelanjutan, bukan sekali.
Untuk orang tua. Minta anak menjelaskan pelajaran dengan kata-katanya sendiri, sesuaikan durasi layar dengan usia, jangan memakai AI untuk menyelesaikan tugas anak, dan bicarakan privasi serta konten palsu.
Untuk pembuat kebijakan. Ukur keberhasilan dari hasil belajar pada ujian tanpa AI, bukan hanya jumlah guru yang dilatih. Dorong tutor berbahasa Indonesia berpagar pengaman. Ekosistem model terbuka seperti Sahabat-AI, yang tersedia di Hugging Face dan melibatkan UI, UGM, ITB, dan IPB, dapat menjadi fondasi. Itu peluang, bukan produk pendidikan yang sudah jadi. Pastikan evaluasi independen atas program ini.
Peluang yang jarang dibahas
Siswa kelas 5 SD hari ini lulus SMA pada 2033. Mereka akan bekerja berdampingan dengan agen AI. Yang akan paling berharga bukan kemampuan mengetik perintah, melainkan bertanya dengan baik, memverifikasi, berkolaborasi, dan menimbang etika. Sahabat-AI mendukung bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, dan Batak, dan itu membuka ide proyek siswa yang bermakna: mengumpulkan kosakata dan cerita bahasa daerah dengan izin dan etika, lalu menilai seberapa baik model memahaminya. (Ide ini usulan penulis, bukan program yang sudah ada.)
Penutup
Kebijakan pendidikan AI Indonesia akan dinilai dari satu hal: apakah anak-anak yang lulus nanti lebih mampu berpikir, atau sekadar lebih mahir meminta jawaban. Yang perlu kita ajarkan bukan cara bertanya kepada mesin, melainkan cara tidak berhenti berpikir sambil memanfaatkannya.
Sumber
- ANTARA Kalbar, Mendikdasmen membenarkan naskah akademik coding AI sudah beredar: kalbar.antaranews.com
- RRI, Puluhan ribu guru dapatkan pelatihan coding dan AI (19 Mar 2026): rri.co.id
- ANTARA, Kemendikdasmen perkuat implementasi deep learning dengan koding AI (9 Jul 2026): antaranews.com
- Infopublik/Komdigi, Tujuh kementerian sepakati pedoman penggunaan AI di pendidikan (12 Mar 2026): infopublik.id
- ANTARA, Indonesia sets rules for AI, digital tech use in education: en.antaranews.com
- Kontan, Pemerintah bakal batasi penggunaan AI untuk siswa SD–SMA (12 Mar 2026): kontan.co.id
- Bastani dkk., Generative AI without guardrails can harm learning, PNAS (2025), DOI 10.1073/pnas.2422633122: ideas.repec.org
- GoTo, GoTo launches Sahabat-AI: gotocompany.com
Leave a Reply